Padang, Singgalang
Menjelang pelaksanaan ujian nasional (UN) yang bakal dilakukan pada April mendatang, diharapkan pemerintah daerah tak menggelar acara seremonial yang melibatkan siswa dan para guru. Sebab, akan memberikan dampak kurang baik terhadap persiapan menghadapi UN tersebut.
Hal itu dikatakan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Prof. Satni Eka Putra selaku Direktur LSM Peduli yang bergerak di bidang pendidikan kepada Singgalang di Padang, Selasa (10/3).
Menurutnya, acara-acara seremonial yang digelar tersebut sebenarnya tak banyak memberikan manfaat karena banyak mengandung unsur politiknya saja. Bila tak ada digelar, para siswa dan guru bisa lebih optimal mempersiapkan diri menghadapi UN tersebut.
Dalam UN mendatang, target kelulusan 100 persen memang tak harus dipatok, karena akan membebani siswa dan para guru untuk mencapainya sekaligus menghalalkan segala cara. Bisa saja, akan membantu siswa dengan memberikan jawaban yang benar. Bila itu dilakukan, maka percuma saja karena nilai tinggi bukan didapat dari kemampuan siswa itu sendiri. Kendati demikian, upaya keras untuk mencapai hasil yang maksimal harus dilakukan. Yang diinginkan adalah target peningkatan kualitas pendidikan secara umum yang harus dicapai.
Guna mencapai hasil yang maksimal itu, lanjutnya, berbagai persiapan dan langkah harus dilakukan. Seperti belajar tambahan semakin diintensifkan. Lalu, pihak sekolah harus mengurangi kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa yang bakal mengikuti UN supaya mereka bisa lebih fokus pada persiapan. Bukan itu saja, dorongan dan kontrol orangtua sangat diperlukan terhadap anaknya. Kemudian, menjaga kesehatan mereka juga sangat perlu agar tetap sehat ketika ujian.
“Para siswa menjelang UN sangat diforsir tenaga dan pikirannya. Di sinilah peranan orangtua untuk bisa mengontrol dan menjaga anaknya supaya tak drop kesehatannya. Apalagi passing grade (batas kelulusan) pada UN tahun ini meningkat menjadi 5,5, tentu para siswa mati-matian untuk mencapainya” kata Satni.
Di samping itu, dia juga meminta kepada pemerintah daerah agar memperhatikan juga sekolah swasta dan agama. Apalagi sekolah agama tersebut, selama ini seperti dianaktirikan dengan alasan telah mendapatkan bantuan dari Departemen Agama. Kendati dapat, jumlahnya tak banyak dan tetap masih kurang untuk melakukan perbaikan gedung atau fasilitas sekolah.(103)
hariansinggalang.co.id
rabu, 11 maret 2009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar